Makalah HUKUM KEPAILITAN

HUKUM KEPAILITAN

A.  Pengertian Kepailitan

—  Istilah “pailit” berasal dari bahasa Perancis “Faillite” yang berarti pemogokkan atau kemacetan pembayaran

—  sedangkan orang yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “le faill”  yang berarti gagal.

—  Dalam bahasa Inggris kita kenal kata “to fail” dengan arti yang sama. Demikian pula kata kerja “failire” dalam bahasa Latin.

—  Di negara-negara yang berbahasa Inggris pengertian yang dipergunakan untuk istilah-istilah itu adalah “bankrupt” dan “bankruptcy”. Didalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko dsb); gulung tikar; jatuh miskin.

—  Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, bangkrut atau pailit artinya suatu keadaan Debitor yang dinyatakan dengan putusan Hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya

Secara umum, pailit adalah suatu sitaan umum menurut hukum atas seluruh harta benda Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor. Dalam hal ini penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan Debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama para Kreditor.

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 (UU.Kep), dalam Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi dan pengertian kepailitan yang sejalan dengan hakekat kepailitan, yaitu :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan  Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Dasar Hukum (Pengaturan) Kepailitan di Indonesia:

o  UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran;

o  UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

o  UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

o  UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia

o  Pasal- Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.

o   Dan beberapa Undang-Undang Lainnya yang mengatur Mengenai BUMN (UU No.19 Tahun 2003), Pasar Modal( UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No.16 Tahun 2001) Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992)

Tujuan hukum kepailitan

1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali        piutangnya dari si debitur;
3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya;
4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa.
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi.

2.5.  Fungsi Undang-Undang Kepailitan

1. Mengatur tingkat Prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor.
2. Mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit.
3. Mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutan kreditur.
4. Mengatur mengenai sahnya piutang atau tagihan.
5. Mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang.
6. Mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk pelunasan piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya.
7. Untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil penjualan.
8. Mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan keditur sebelum pernyataan pailit dan sesudah pernyatan pailit

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban diatur dalam Faillisements Verordening Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348. Secara umum prosedur yang diatur dalam Faillisements Verordeningmasih baik. Namum sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional. Kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau Faillisements Verordening melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan UU tentang kepailitan pada tanggal 22 April 1998 Perpu ini diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1998 yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara (LNRI) tahun 1998 No. 135.31.

Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pada 18 Oktober 2004 UU No. 4 Tahun 1998 diganti dengan disahkannya UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No.37 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Adapun pokok materi baru dalam UU Kepailitan ini antara lain:

1.    Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UU ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

2.    Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

B.  Syarat Kepailitan

Syarat-Syarat Untuk Mengajukan Permohonan Pailit

• Terdapat Lebih dari satu Kreditor, adapun dapat dikatakan lebih dari satu Hutang.
• Dari Hutang-utang tersebut terdapat salah satu Hutang yang sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.

Syarat Yuridis Pengajuan Pailit:

·                Adanya hutang

·                Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

·                Adanya debitur

·                Adanya kreditur (lebih dari satu kreditur)

·                Permohonan pernyataan pailit

·                Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga

C.     PERMOHONAN PAILIT

Dalam kepailitan, Pemohon Pailit dapat diajukan oleh beberapa pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUKPKPU yakni:

1.        Debitur sendiri (Volunteer Bankruptcy);

2.        Kreditur (Pasal 2 ayat 1);

3.        Kejaksaan, untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 3);

4.        Dalam hal Debitornya adalah Bank, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia

5.        Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

6.        Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Re-Asuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan Publik maka pihak yang mengajukan adalah Mentri Keuangan.


Penjelasan mengenai Pemohon pailit:
1. Debitur (voluntary Petition): Seorang debitur mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat 1 UUK-PKPU).
2. Seorang Kreditur atau lebih (Involuntary Petition): Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur separatis, kreditur preferen, kreditur konkuren.
3. Kejaksaan: Dapat diajukan oleh kejaksaan terhadap debitur demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luar, misalnya:
a. Debitur melarikan diri;
b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:
a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
4. Bank Indonesia: Menurut Pasal 2 ayat (3) UUK-PKPU, dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam): Dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU.
6. Menteri Kuangan: Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

D.      Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

1.      Bagi Debitor Pailit dan harta kekayaannya.

Sejak di bacakan putusan Pailit maka si Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. (Pasal 24 ayat 1 UUK )

2.      Bagi tuntutan tertentu.

Sejak Debitor diputus pailit maka segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan. Putusan tersebut dibatalkan demi hukum.  (Pasal 29 UUK).

3.      Pengaruh terhadap pelaksanaan hukum (eksekusi).

Apabila terdapat seorang Debitor yang telah ditahan (eksekusi tahanan) harus dilepaskan demi hukum, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan seperti yang dimaksud pasal 93 UUK.  (Pasal 31 ayat  3).

4.      Pengaruh terhadap perjanjian timbal – balik.

Putusan pernyataan pailit tidak mengikat perjanjian timbal balik yang diadakan debitor pailit sebelum kepailitan/putusan pailit diambil.  (Pasal 36 ayat 1 UUK).

5.      Terhadap harta perkawinan.

Putusan pailit akan berpengaruh terhadap harta Debitor juga yang meliputi persatuan harta perkawinan. (Pasal 23 UUK).

6.      Terhadap Hipotik, Gadai, dan Hak Retensi.

·         Putusan Pailit atas Debitor tidak berpengaruh pada harta Hipoik, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan.

·         Kreditor pemegang jaminan dapat langsung mengeksekusi boedel pailit secara langsung seolah – olah tidak terjadi kepailitan

E.      Pengurusan Harta Pailit

1.    Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1.        Kurator

a.    Tugasnya menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004 yaitu :

Ø  Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit

Ø  Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitor (Meskipun dipersyaratkan).

Ø  Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.

Ø  Kurator itu bias Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya (Pasal 70 Ayat 1)

b.      Menjadi kurator

1.      Orang perorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus atau membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah RI)

2.      Terdaftar di Departermen Hukum dan Perundang-undangan.

c.    Kurator Dapat Diganti

Menurut pasal 71 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 seorang kurator dapat diganti, Pengadilan dapat mengganti, memanggil. Mendengar kurator atau mengangkat kurator tambahan :

1.      Atas permohonan sendiri

2.      Atas permohonan kurator lainnya, jika ada

3.      Usulan hakim pengawas

4.      Atas permintaan debitor pailit

5.      Atas usul kreditor konkuren

d.      Tanggung Jawab Kurator

Menurut pasal 72 UU No.37 Tahun 2004 :

1.      Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberantasan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit

2.      Kurator yang dirujuk untuk tugas khusus, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73)

3.      Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74).

4.      Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Restrukrurisasi Utang

Kesepakatan antara debitur dan para kreditur mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk restrukturisasi utang yaitu sebagai berikut:
1. Penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling); termasuk pemberian masa tenggang (grace period) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur.
2. Persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning).
3. Pengurangan jumlah utang pokok (haircut).
4. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya

     lain.
5. Penurunan tingkat suku bunga.
6. Pemberian utang baru.
7. Konvensi utang menjadi modal perseroan (debt for equity conversion atau disebut juga

    debt equity swap).
8. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk

    kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang.

9. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

Dalil Umum yang digunakan untuk membuktikan tidak terbuktinya Permohonan Paillit
• Tidak ada utang
• Utang belum jatuh tempo
• Tidak ada kreditur lain
• Mengajukan PKPU
• Exceptio non adimpleti contractus; Karena pihak yang satu tidak melakukan kewajiban, pihak lain mempunyai hak menghentikan kewajiban yang belun dilaksanakan.

Berakhirnya Kepailitan
• Pembatalan oleh Putusan Kasasi atau PK
• Likuidasi
• Penutupan/ Pencabutan: Hanya terdapat sedikit atau sama sekali tidak ada asset.
• Perdamaian

Daftar Pustaka

Buku “Hukum Bisnis” karangan Zulkifli, S.E.,M.M. dkk

Sumber : http://www.erepublik.com/id/article/pengantar-hukum-kepailitan-2156084/1/20

http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/05/makalah-kepailitan.html